Sekitar 250 Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) di Indonesia siap membentuk jaringan yang dinamakan BMT Cash untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan usaha rakyat skala mikro dengan sistem syariah. ''BMT-BMT ini siap menyusul 25 BMT yang sudah ada dalam jaringan BMT Cash,'' kata Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Aries Muftie, di sela-sela Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antar-Pimpinan Pusat dan Daerah Intern Agama Islam di Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis (15/7).

Menurut Ketua Asosiasi BMT se-Indonesia (Absindo) ini, bulan ini BMT-BMT di Jawa Tengah akan masuk dalam jaringan itu melalui Induk Koperasi Syariah. Pada Agustus giliran BMT-BMT Jawa Barat, Yogyakarta, dan Lampung. ''Akhir tahun ini, BMT-BMT di Jawa Timur, DKI Jakarta dan Banten yang bakal masuk. Disusul BMT-BMT yang ada di luar Jawa mulai tahun depan,'' jelasnya.

Aries menyatakan, meski tidak terdata di Indonesia diperkirakan ada sekitar 5.000 BMT, di mana 3.000-3.500 di antaranya dalam bentuk koperasi dengan aset ratusan juta rupiah hingga Rp 200 miliar. ''Jika satu BMT punya nasabah 1.000 orang, maka 3.000 BMT memiliki tiga juta nasabah, belum lagi jika tiap BMT punya cabang,'' ucapnya.

Saat ini ada dua BMT terbesar, yakni BMT Sidogiri milik pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang memiliki sekitar 80 cabang dengan nasabah lebih dari 100.000 orang dan BMT Bina Usaha Sejahtera (BUS) milik organisasi Muhammadiyah dengan sekitar 80 cabang serta 80.000 nasabah.

Sistem pembiayaan BMT, ujarnya, bisa dengan sistem bagi hasil atau dengan sistem jual beli misalnya BMT membelikan modal yang kemudian dicicil oleh peminjam. ''BMT tidak mewajibkan agunan seperti halnya bank, tapi kelompok yang mendapat pinjaman menanggung renteng. Tapi tentu ada juga peminjam individu yang dengan agunan,'' katanya.

*)REPUBLIKA.CO.ID

kirim ke teman | versi cetak